Perka No 3 Tahun 2013 – Saya butuh solusi. Saya pegawai UPTD P dan K. Setiap hari sebagai operator pendataan. Mengapa tidak ada operator jbtn di SKP? Tentang ap nm jbtn yang cocok dengan jbtn saya saat ini.
Di atas adalah kutipan dari kerabat seorang pegawai negeri sipil di Jambi yang berkonsultasi dengan forum ASN SKP tentang nomenklatur tugas. Nomenklatur tempat akan diambil setelah menganalisis pekerjaan. Untuk keperluan penyusunan HRC, bagian identitas pegawai tidak termasuk pegawai negeri sipil yang menyatakan diri sebagai “eksekutif”, “pegawai”, dll. Setiap PNS harus memiliki gelar. Saya juga setuju dengan komentar/komentar anggota forum dengan komentar berikut.
Perka No 3 Tahun 2013
Sebagai acuan, setelah terbitnya Perca BKN No. 3 tanggal 21 Januari 2013 dan penerapan ANJAB di setiap instansi pemerintah, tidak ada lagi PNS yang disebut kader, yang menyatakan bahwa PNS ditugaskan pada jabatan tertentu. dan peringkat. Dari pengalaman Saudara, saya berkesimpulan bahwa kota Mas Husina tidak perlu membuat Anjab, karena di Perka tidak ada BKN. 3 Tahun 2013 tentang Daftar Istilah Jabatan, khususnya pada halaman 36, 44 judul pekerjaan untuk posisi Operator. Namun, analisis jabatan biasanya dilakukan di departemen organisasi di bawah pengawasan departemen analisis dan perangkat daerah. Dari kasus yang dialami Mas, saya berkesimpulan bahwa di sana Mas Husin tidak serta merta melakukan Anjab, karena di Perka tidak ada BKN. 3 Tahun 2013 dalam Kamus Pekerjaan, khususnya pada halaman 36, 44 dari judul pekerjaan untuk pekerjaan itu. operator Namun, analisis jabatan biasanya dilakukan di departemen organisasi di bawah pengawasan departemen analisis dan perangkat daerah. Pembaca yang membutuhkan Perka BKN. 3 Tahun 2013 dapat diunduh melalui tautan unduhan: Everyone Should Be A Millionaire: Panduan Wanita untuk Menghasilkan Lebih Banyak, Membangun Kekayaan, dan Memperoleh Kekuatan Ekonomi Rachel Rogers (4/5) Gratis
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Ladies Get Paid: Panduan Utama untuk Mengatasi Rintangan, Memiliki Nilai-Nilai Anda, dan Mengendalikan Karir Anda oleh Claire Wasserman (5/5) Gratis
Ministry of Sanity: Cara Memotong Red Tape, Alasan Buruk, dan BS Perusahaan oleh Martin Lindstrom (4/5) Gratis
Bagaimana Saya Berhasil: Jalan Tak Terduga Menuju Sukses Pengusaha Inspiratif Dunia Guy Raz (4,5/5) Gratis
Lakukan Hal-Hal Sulit: Mengapa Kita Salah Mengerti Ketahanan dan Ilmu Mengejutkan tentang Ketahanan Sejati Steve Magness (4/5) Gratis
Kamus Jabatan Fungsional Umum (perka Bkn No 3 Tahun 2013)
Pekerjaan Anda dari Rumah: Mendefinisikan Ulang, Mengatur Ulang, dan Menemukan Kembali Pekerjaan Jarak Jauh Anda (Tips Membangun Karir untuk Bekerja dari Rumah) MJ Fievre (4/5) Gratis
Cara Menavigasi Kehidupan: Ilmu Baru Menemukan Jalan Anda di Sekolah, Karir, dan Di Luarnya Belle Liang PhD (0/5) Gratis
Rencana Pemasaran Satu Minggu: Pendekatan Tetap dan Lupakan untuk Menumbuhkan Bisnis Anda dengan Cepat oleh Mark Satterfield (4,5/5) Gratis
Just Do It: Cara Mengatasi Bias, Prasangka, dan Bullying untuk Menciptakan Budaya Inklusif oleh Kimberly Scott (3.5/5) Gratis
Perka Bkn No 3 Tahun 2013
Anda telah memotong slide pertama Anda! Kliping adalah cara mudah untuk mengumpulkan slide penting yang ingin Anda kembalikan nanti. Sekarang atur nama clipboard untuk menyimpan rekaman Anda.
Keluarga baru saja tumbuh. Nikmati akses jutaan e-book, audio book, majalah, dan lainnya dari Scribd.Daerah (PERDA) tentang HAK FINANSIAL DAN ADMINISTRASI PEMIMPIN SERTA ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT LABUHANBATU SELETAN
Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN SERTA ANGGOTA KOMITE PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI LABUHANBATU SELETON.
BESARAN BELANJA BANTUAN OPERASIONAL ASURANSI KESEHATAN DAN KEHAMILAN DARI DANA KHUSUS YANG TIDAK BENAR YANG DIPERLUKAN UNTUK BIDANG KESEHATAN LABUHANBATU SELETAN TAHUN BUKU 2017
Perka Bkn No. 3 Thn 2013 Kamus Jabatan Fungsional Umum Pns
Bupati (PERBUP) tentang besaran biaya KERJA PENDUKUNG OPERASIONAL ASURANSI KESEHATAN DAN ASURANSI MATERI DARI DANA KHUSUS ALOKASI KESEHATAN DAN KESEHATAN TUBA SALBASTA Tahun 2017.
BUPATI (PERBUP) TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA MASING-MASING DESA, BUPATI LABUHANBATU SELETON TAHUN 2017
Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pengelolaan, pelaporan, pelaporan pengeluaran hibah, bansos dan bantuan keuangan Provinsi Labukhanbatu Selatan
Bupati (PERBUP) terkait tata cara anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan, pelaporan, laporan pengeluaran hibah, bansos dan bantuan keuangan untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Kartu Suami / Istri Pegawai
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labukhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013
Bupati (PERBUP) Terkait Biaya Dinas Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Labukhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013
Biaya satuan transportasi dan akomodasi kelompok dan/atau masyarakat peserta Program Pemerintah Kabupaten Labubaanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013
Bupati (PERBUP) terkait dengan satuan biaya transportasi dan akomodasi untuk kelompok dan/atau anggota masyarakat peserta Program Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013
Peraturan Kepala Bkn Nomor 3 Tahun 2013
Satuan biaya transportasi dan akomodasi untuk kelompok dan/atau anggota masyarakat peserta Program Kegiatan Pemerintah TA 2014 di Labubanbatu Provinsi Selatan.
Bupati (PERBUP) tentang satuan biaya transportasi dan akomodasi bagi rombongan dan/atau masyarakat peserta Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Labubanatu Selatan Tahun Anggaran 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja SEKRETARIAT DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LABUHANBATU SELETON.
Database ini merupakan bagian dari implementasi JDIH di BPK RI. Lebih khusus lagi, dirancang untuk menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara sederhana, cepat dan akurat kepada pengguna, baik di lingkungan BPK RI maupun publik. BADAN PNS NOMOR : 3 TAHUN 2013 TANGGAL t 21 JAI{UARI 20
Kamus Jabatan Fungsional Umum Buku 2
3 2- Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 3. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aoi9l; 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2OOI tentang Tugas, Tugas , Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana telah diubah tujuh kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2OI3 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); Nomor 1 10 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Lembaga Eselon I Non Pemerintah, masuk delapan kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2OI3 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 11) ) ; terakhir diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Negara Nomor 14 Tahun 2008; KEPUTUSAN (AN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN BADAN PELAYANAN UMUM TENTANG KAMUS FUNGSI UMUM Pasal 1. Kamus fungsional umum jabatan pegawai negeri sipil tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Badan Tata Usaha Negara Pasal 2 Peraturan Kepala ini Badan Tata Usaha Negara mulai berlaku pada hari diumumkan.
4 3- Untuk mengetahui masyarakat, Peraturan ini diumumkan oleh Kepala Badan Negara di Bidang Administrasi Umum dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2013 KEPALA BADAN PNS ECO SUTRISSNO dilantik sebagai MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA pada tanggal 19 Februari 2013 di Jakarta. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 296 Salinan sesuai dengan aslinya MITRA PEMERINTAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ff
5 LAMPIRAN PERATURAN KEPAI BADAN PELAYANAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAMUS UMUM PNS I. PENDAHULUAN A. Umum 1. Berdasarkan alinea pertama Pasal 37 Undang-Undang Republik Tajikistan Tahun 1999, PNS adalah diangkat pada posisi dan pangkat tertentu. 2. Untuk mendukung pengelolaan pegawai negeri yang bertanggung jawab, perlu diatur tugas fungsional umum pegawai negeri sipil di lembaga negara, baik pusat maupun daerah. B. TUJUAN DAN TUGAS Buku pedoman kepala badan tata usaha negara ini merupakan pedoman praktis bagi penyelenggara negara, pusat dan daerah untuk menetapkan aturan dan norma penamaan jabatan fungsional umum dan penentuan golongan pekerjaan. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup kamus tugas fungsional umum terdiri atas: 1. daftar tugas fungsional umum; 2. Penggolongan tugas fungsional umum menurut sifat dan karakteristik tugas; 3. Kosakata posisi fungsional umum. D. Pengertian Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Kepala Badan Kepegawaian Umum adalah: l Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6. 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian. 2. Tempat kerja adalah tempat kerja yang menunjukkan tugas, kewajiban, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil pada unit kerja suatu organisasi negara. 3. Ringkasan tugas atau task summary adalah ringkasan tugas, yang dirangkum dalam bentuk satu kalimat dan mencerminkan tugas pokok dari tugas tersebut.
6-2-4. Deskripsi tugas adalah uraian tugas tenaga kerja, yang merupakan upaya utama pekerja dalam mengolah bahan kerja menjadi produk kerja dengan menggunakan alat kerja dalam kondisi tertentu. 5. Gugus jabatan adalah sekelompok jabatan yang terdiri dari pegawai dengan karakteristik yang sama atau tugas yang serupa. II. PENGUMPULAN TUGAS FUNGSIONAL UMUM PNS A. Inventarisasi jabatan fungsional umum Penghitungan jabatan dilakukan dengan menetapkan jabatan fungsional umum menurut berbagai kriteria jabatan, antara lain: 1. Jabatan fungsional umum yang sudah ada pada instansi pemerintah, dari instansi berbagai negara , baik pusat maupun daerah. 2. Tugas fungsional umum, yang diusulkan pada saat pengangkatan calon pegawai negeri sipil.
